DhikaBest

Jakarta - Setelah sempat tertunda tahun lalu, DPR kembali akan membahas rencana pembangunan gedung baru pertengahan Januari ini. Namun rencana itu tetap mendapatkan penolakan.

Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, meminta rencana pembangunan yang menurutnya hanya mendukung kenikmatan fasilitas anggota Dewan, itu dibatalkan.

"Pihak-pihak yang bersikeras untuk tetap membangun gedung DPR di saat keuangan negara dalam keadaan krisis dan kinerja DPR rendah perlu dicurigai ada apa di balik semangatnya," kata Gayus lewat pernyataan tertulis kepada detikcom, Kamis (6/1/2011).

Belum lagi, lanjut Gayus, pemberitaan media sebelum pembahasan gedung dihentikan September tahun lalu, sempat mengungkapkan dugaan pemberian upeti kepada beberapa pihak.

"Sebaiknya hentikan pembangununan gedung DPR sampai kinerja anggota Dewan baik dan masa krisis negara teratasi. KPK diminta mengusut rencana ini karena sudah menjadi peran dan tugas KPK dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi," kata profesor dari PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut Gayus menjelaskan, hal yang lebih diperlukan adalah membangunan integritas, komitmen, dan menegakkan etika anggota Dewan.

"Mendahulukan pembangunan fasilitas dan sarana kerja ibarat membangun hardware tanpa memperhatikan software sebagai bentuk outcome atau hasil dari tugas utamanya yaitu legislasi, budgeting dan controlling yang saat ini sangat jauh dari harapan, terutama di bidang legislasi yang direncanakan akan selesai 70 UU pada 2010 baru terselesaikan 10 persennya saja," kata Gayus.